Dukungan Pemerintah dan Berbagai Pihak Siap Gelar PSU: Bawaslu Kalteng dan Bawaslu Kabupaten Barut Siap Awasi dan Cegah Pelanggaran
|
Kabupaten Barito Utara, Muara Teweh - Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (Bawaslu Kalteng) Rapat Koordinasi Kesiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Barito Utara menjadi momentum penting bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait.
Hadir dalam rapat ini Brigjen TNI Haryadi, Asisten Deputi Koordinator Demokrasi dan Kepemiluan Kementerian Polhukam, serta perwakilan Bawaslu RI dihadiri Tenaga Ahli (TA) Penanganan Pelanggaran, Anggota Bawaslu Kalimantan Tengah Nurhalina, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara, serta Forkopimda Kabupaten Barito Utara.
Brigjen TNI Haryadi menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah, Bawaslu, dan semua pihak terkait untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan proses demokrasi dalam PSU. Nurhalina, Anggota Bawaslu Kalimantan Tengah, juga menekankan perlunya integritas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan pemilihan.
Dalam rapat yang diselenggarakan di Aula Rapat Rujab Bupati Barito Utara, Muara Teweh, berbagai pihak menyatakan dukungan penuh untuk suksesnya PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP- XXIII/2025. Nurhalina menyampaikan Bawaslu Kalimantan Tengah dan Bawaslu Kabupaten Barito Utara menyatakan kesiapan mereka untuk mengawasi, mencegah, dan menindak pelanggaran yang terjadi selama proses pemungutan suara.
“Pengawasan kecamatan dan pengawas kelurahan/desa juga kami ingatkan awasi melekat setiap kampanye paslon di wilayah kerjanya masing-masing jangan sampai lengah dan menindaklajuti setiap laporan atau temuan pengawas” ucap Nurhalina
Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara Adam Parawansa mengatakan komitmen Kepala Desa dan Aparatur Sipil (ASN) untuk menjaga netralitas, turut mengawasi, memberikan Pendidikan politik dan melindungi suara rakyat dalam tahapan PSU.
“Kami bersama pemerintah dan tokoh Masyarakat mengencarkan Desa Anti Politik uang, dan mensosialisasikan baik dalam bentuk spanduk dan selebaran untuk tolak politik Uang,” tegas Adam pada pemaparan kesiapan Bawaslu mengawasi, Kamis (10/7/2025).
Dukungan penuh dari pemerintah dan berbagai pihak ini menjadi landasan kuat bagi Bawaslu Kalteng dan Bawaslu Kabupaten Barut untuk menjalankan tugas pengawasan dengan baik dan menjaga integritas demokrasi dalam PSU yang akan segera dilaksanakan.
