Bawaslu Kalteng Bahas Usulan Dana Hibah Bersama TAPD Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah – Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Rudyanti Dorotea Tobing dan Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Winsi Kuhu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Susilo, dan penjabat struktural serta staf perencanaan dan keuangan hadiri undangan pembahasan usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, bersama Tim Angaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Rudyanti melalui pemaparannya mengatakan, usulan dana hibah Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Surat Menteri Keuangan dan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0195.1 Tahun 2022 tentang Standar Kebutuhan Pilkada 2024.

“Dijelaskan dana sharing ke Kabupaten/Kota dan kecamatan diantaranya Pelantikan & Bimtek/Pelatihan Aparatur Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan, Sosialisasi Pengawasan Pemilu, Penindakan Pelanggaran Administrasi, Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/ Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Supervisi/ Panggilan Sidang Kode Etik”, terang Rudyanti pada Tim TAPD Provinsi Kalimantan Tengah kepada pimpinan rapat Leonard S. Ampung yang bertempat di Ruang Rapat Bajakah (Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah) Selasa (28/3/2023).

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Susilo juga menyampaikan anggaran yang di usulkan Bawaslu Kalteng telah memperhatikan kewajaran anggaran yang di ajukan, serta dana sharing dan mengikuti ketentuan pusat serta ketentuan lain.

“Dalam hal ini juga pendampingan dan evaluasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sudah dilakukan oleh BPKP”, ujar Susilo.