Bawaslu Kalteng Dukung BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
|
Palangka Raya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah hadir dalam meminimalisir kesalahan, terutama dalam administrasi pertanggungjawaban keuangan terkait tugas pengawasan pemilu sebagaimana amanat undang-undang.
Entry meeting bersama tim BPKP dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi, Kasek (Kepala Sekretariat) Bawaslu Kalteng Susilo, Pejabat Struktural, dan jajaran staf Sekretariat Bawaslu Kalteng secara luring, dan secara daring dihadiri oleh Ketua, Kasek, Koorsek Bawaslu Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya, Rabu (15/2/2023).
Satriadi mengutarakan bahwa evaluasi atas akuntabilitas pengelolaan anggaran Bawaslu Kalteng, Bawaslu Kota Palangka Raya dan Kotawaringin Timur ini bertujuan untuk melaksanakan pembenahan dan perbaikan, oleh karenanya kita wajib bertindak kooperatif dan mendukung pelaksanaan tugas tim BPKP agar berjalan lancar.
Hal senanda dikemukakan Kasek Bawaslu Kalteng Susilo, BPKP hadir sebagaimana amanat undang-undang untuk mengarahkan kita tentang bagaimana pengelolaan anggaran pemilu dan pemilihan tahun 2023 serta kesiapan usulan tahun 2024.
“Jika ditemukan adanya permasalahan harus segera diperbaiki, jangan didiamkan dan jika ada kekurangan harus dilengkapi,” ucap Susilo.
Susilo menegaskan kepada jajaran Sekretariat Bawaslu Kalteng, Bawaslu Kotim dan Kota Palangaka Raya agar mempersiapkan seluruh dokumen atau data yang diperlukan tim BPKP dalam memperlancar tugas dan fungsinya.
Berdasarkan surat tugas Nomor :PE.09.02/ST-101/PW15/2/2023, Tim BPKP yang ditugaskan untuk melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas pengelolaan anggaran tahun 2023 dan usulan tahun 2024 berjumlah enam orang dan dipimpin oleh Denni Agustri Siregar. Kegiatan evaluasi tersebut akan dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja, yang dimulai tanggal 14 Februari s.d. 3 Maret 2023.
