full screen background image
Pengawasan

RAPAT KERJA PEMBINAAN PENGAWASAN PILKADA TAHUN 2018

pexels-photo (9)

RAPAT KERJA PEMBINAAN PENGAWASAN PILKADA TAHUN 2018 di Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Melaksanakan Kegiatan Rapat Kerja Pembinaan Pengawasan Pilkada Tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 11 s.d 13 April 2018 di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, peserta terdiri dari 11 Kab/Kota se-Kalimantan Tengah yakni ; 3 (tiga) Anggota Komisioner Panwas Kab/Kota dan 3 orang Staf dari Divisi Pencegahan dan Hubal serta Divisi Penindakan Pelanggaran. 

Dalam Sambutan sekaligus pembukaan secara resmi Kegiatan Raker tersebut Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan TengahEdi Winarno menjelaskan, Hak memilih dan dipilih adalah hak dasar yang dimiliki manusia. Untuk itu, Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah meminta kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilu Daerah untuk memberikan perhatian yang lebih tinggi terhadap proses penetapan Daftar Pemilih Tetap.

 

“Dalam beberapa hari lagi kita akan mengawal satu tahapan Pilkada yang sangat penting, yaitu penetapan DPT pada tanggal 13 – 19 April 2018. Oleh karena itu, Panwas Kabupaten/Kota harus menjaga hak pilih masyarakat dapat diakomodir dalam DPT,” tegas Edi Winarno dalam Raker Pembinaan Pengawasan pada Pilkada Tahun 2018 di Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya, Rabu (11/4/2018).

Menurut mantan Anggota KPU Provinsi Kalteng tersebut, Bawaslu RI dalam menyikapi penetapan DPS telah menginstruksikan jajarannya untuk mengawal proses pengumuman DPS sampai penetapan DPT.”Jika diperlukan, maka Panwas Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan penundaan penetapan DPT, apabila masih terdapat daftar pemilih bermasalah yang belum ditindaklanjuti oleh PPK hingga Rapat DPS Hasil Perubahan selesai”.

Edi Winarno menambahkan, “yang menjadi pertanyaan apakah semua Anggota KPU dan Panwas Kabupaten/Kota sudah terdaftar dalam DPT? Apakah semua Pejabat Daerah sudah terdaftar dalam DPT?”.

“Oleh karena itu Pengawas Pemilu harus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KPU dan Stakeholder terkait untuk memastikan kesiapan semua perangkat yang dibutuhkan dalam penetapan DPT. Jangan lupa juga memastikan Disdukcapil setempat telah mengeluarkan surat keterangan dari Disdukcapil untuk pemilih potensial yang belum memilki KTP-El,” kata Edi.

Setelah sambutan, maka dilanjutkan dengan pembukaan Kegiatan Raker Pembinaan Pengawasan Pilkada Tahun 2018 yang diikuti oleh 3 (tiga) Anggota Panwas Kabupaten/Kota dan 3 (tiga) orang staf Kabupaten/Kota.


author : April    |   editor : Ddp 192 views

Related Posts


Leave a Reply