full screen background image
Pengawasan

Rakor Evaluasi Pengawasan Pilkada 2017

pexels-photo (9)

Palangka Raya, Bawaslu Kalteng- Dalam rangka Evaluasi Pengawasan Pilkada 2017 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah “Melakukan Rakor Evaluasi Pengawasan Pilkada Tahun 2017 dengan melakukan permasalahan Pengawasan Pilkada 2017, dan Pemecahan masalahnya tindak lanjut untuk serta persiapan Pengawasan Pilkada 2018” di Swiss Belhotel Danum Jl. Tjilik Riwut Km. 4,5 Palangka Raya, Jumat (24/3/2017) s.d Minggu (26/3/2017).

Dalam pembukaannya, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Ir. Theopilus Y. Anggen, MMA menyampaikan terimakasih kepada seluruh Panwas Pemilihan Kabupaten serta Panwascam yang telah bertugas dengan baik di wilayahnya masing-masing dalam terselenggaranya Pilkada 2017 dengan baik, sukses dan lancar.

“Laporan pengawasan tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan dalam Pengawasan Pemilu tahun 2018 selanjutnya. Selain itu, sebagai penilaian terhadap Panwas Pemilihan Kabupaten dan Panwascam  yang produktif, efektif dan efesien dalam menjalankan tugasnya yang akan menjadi pertimbangan dalam perekrutan Panwas Kabupaten dan Panwascam  selanjutnya” jelas Ir. Theopilus Y. Anggen. MMA kepada seluruh peserta sebanyak 72 orang yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kotawaringin Barat masing-masing tiap kabupaten sebanyak 36 orang.

Rakor Evaluasi Pengawasan Pilkada 2017 dengan leading sector Divisi Pencegahan , Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Penindakan Pelanggaran itu juga membahas terkait temuan-temuan dalam Pilkada 2017, dan  penyampaian pembuatan laporan akhir pengawasan.

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Pilkada 2017 di Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu seperti adanya kelebihan pengadaan surat suara, jumlah TPS yang tidak sesuai, Pelanggaran Money Politic. “Hal tersebut menjadi masukan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu kedepannya”.

Selain itu, Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Lery Bungas juga menyampaikan bahwa terlepas dari laporan pengawasan di Divisi Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga dan Divisi Organisasi dan SDM, juga dilaporkan pelaksanaan Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pilkada 2017.

Materi yang dibahas dalam Evaluasi Pengawasan Pilkada Tahun 2017 adalah :

  1.     Masalah Pengawasan Pilkada 2017;
  2.     Masalah Evaluasi Pelaporan Berbasis IT (Gowaslu) dan Pengawasan TPS;
  3.     Masalah Evaluasi Penanganan Pelanggaran;
  4.     Masalah Evaluasi Alat Kerja Pengawasan;
  5.     Masalah Evaluasi Pengawasan Pilkada.

Dengan Narasumber : Ketua/Pimpinan Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Kasubbag TPPP Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah,  dan Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.


author : Aprilianae    |   editor : Koordiv Divisi PHL 719 views

Related Posts


Leave a Reply