full screen background image
Bimtek

Pelaksanaan BIMTEK Ketatausahaan, Kearsipan dan Kepegawaian di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalteng

pexels-photo (9)

Penyelenggaraan BIMTEK Ketatausahaan, Kearsipan dan Kepegawaian di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalteng Tahun 2019 dilaksanakan oleh bagian SDM dan Organisasi serta Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalteng

Palangka Raya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah - Demi terwujudnya persamaan persepsi dalam penata kelola surat dan arsip serta kepegawaian maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Ketatausahaan, Kearsipan dan Kepegawaian di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di M Bahalap Hotel Palangka Raya pada tanggal 02 s.d 04 Oktober 2019 dengan mengundang Ketua, Koordinator Sekretariat (Koorsek) serta 2 (dua) Staf Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.

“Penyimpanan arsip dan dokumen bukan hanya menjadi tugas Sekretariat tetapi juga menjadi tugas seluruh staf kantor untuk menjaganya”, ungkap Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Tity Yukrisna, S.Sos, saat membuka secara resmi kegiatan yang dihadiri juga oleh Hj. Siti Wahidah, S.Ag., MM selaku Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah (Koordiv. Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga) dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Santi Paskarina, S.Sos., M.A.P. Melengkapi, Kasek pun menegaskan supaya pembagian tupoksi untuk setiap staf harus jelas.

Beberapa permasalahan kearsipan dalam sebuah instansi/lembaga adalah seringkali arsip disimpan sendiri oleh pejabat, kurang diperhatikan, tidak terpelihara dan dianggap tidak perlu. “Arsip merupakan pusat ingatan setiap organisasi, maka perlu untuk ditata kelola dengan baik”, pungkas Waller Lumban Gaol, S.Sos, Narasumber dari Bawaslu RI. Waller mengatakan ada 2 (dua) sifat arsip yaitu permanen (disimpan menjadi memori kolektif) dan dimusnahkan.  “Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna dan telah habis retensinya”. Ia pun menambahkan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara”.

Terkait hal kepegawaian, Narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah, Nikarther, SSTP menyampaikan PNS wajib mematuhi disiplin PNS supaya menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. “Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin”.

 


author : Aprilianae    |   editor : Nanda 26 views

Related Posts


Leave a Reply